Berita Dewan
PDF
Cetak
E-mail
13
Feb
Hapus 600 Ribu Jiwa, Dewan Persoalkan Data SIAK

Oleh Humas DPRD Provinsi Sumatera Selatan

rapat kerja besama Dukcapil kabupaten/kota   se-Sumsel dan BPSAnggota Komisi I DPRD Sumsel menggelar rapat kerja besama Dukcapil kabupaten/kota   se-Sumsel dan BPS. Mereka mempertanyakan penghapusan jumlah penduduk Sumsel yang dinilai tidak wajar mencapai 600 ribu jiwa oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari data Sistem Administrasi dan Kependudukan (SIAK).

Kita lihat nanti. Kalau kita valid dan bisa berargumentasi dengan Kemendagri dan sistem apa yang dipakai dalam menghapus hampir 600 ribu data SIAK Sumsel,”kata Ketua Komisi I, Yuswar Hidayatullah.

Menurut Yuswar, pihaknya telah menerima keluhan kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sumsel tentang adanya tindakan sepihak oleh kemendagri yang menghapus data kependudukan tanpa konfirmasi.

 
PDF
Cetak
E-mail
07
Feb
Anggaran KPU Dibagi Untuk Panwaslu

Oleh Humas DPRD Provinsi Sumatera Selatan

altMeskipun APBD 2013 telah ketok palu, dan sudah di evaluasi oleh Mendagri, namun itu tidak berarti anggaran pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumsel yang di hibahkan ke Komisi Pemilihan Umum(KPU) Sumsel tidak bisa diotak atik. Bahkan anggaran putaran kedua pilgub, rencananya akan dihibahkan ke Bawaslu yang saat ini belum mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Provinsi.

Demikian dikatakan anggota Komisi I DPRD Sumsel, Badrullah Daud Kohar saat menerima persentasi KPU Sumsel di DPRD Sumsel, Selasa (5/2) kemarin.

Menurut Badrullah, meskipun APBD telah disahkan, namun anggaran untuk KPU itu sifatnya hibah, sehingga kemungkinan untuk terjadi pengurangan masih sangat besar, "sepengetahuan kami anggaran KPU Sumsel untuk pelaksanaan pilgub masih terjadi pergeseran, karena ada beberapa kegiatan yang pelaksanaanya tidak bisa ditangguhkan.

 
PDF
Cetak
E-mail
05
Jul
Masih banyak aset Pemprov. Sumsel yang belum bersertifkat

Oleh Humas DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Keberadaan rumah murah tipe 21 di lahan rawa kelurahan keramasan Jl. Singadekane Musi II Palembang dsinyalir belum bersertifikasi. Hal ini menjadi kendala bagi pengembang untuk meminjam uang ke bank guna meneruskan pembangunannya. Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, Drs. H. Djauhari, MM membenarkan rumah murah yang belum memiliki sertifikat menjadi kendala bagi pengembang untuk melakukan pinjaman ke bank. Beliau mengungkapkan bahwa sebagian rumah murah tersebut telah dibangun, tapi untuk pengembangan terhalang karena rumah

 
PDF
Cetak
E-mail
13
Jun
turut berduka cita atas hilangnya PT. Pusri 1959

Oleh Humas DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Terkait kepemilikan saham sebesar 40% milik Pemprov. Sumsel yang terhadap di PUSRI, Menteri BUMN, Dahlan Iskan menanggapi hal tersebut dengan serius. Beliau mengatakan Jika memang benar adanya saham yang terdapat di PT. Pusri tersebut sebaiknya pemerintah daerah harus segera mengurusnya.

Beliau juga menjelaskan bahwa nama PT. Pusri tetap ada namun yang berubah hanya holding nya saja, dan urusan saham yang terdapat didalamnya harap diurus oleh pemda setempat. Beliau juga menjelaskan tidak ada masalah terkait penggantian nama PT. Pusri menjadi PT. Pupuk Indonesia. Pusri tetap ada dan yang ganti nama itu Holding dan tujuannya agar tidak ada pergantian nama PT. Pusri.

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

          Dikelola Oleh : 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
Jl. Kapt. A. Rivai Telp. (0711) 360587
Fax. (0711) 360587
Kodepos 30137
Palembang ~ Indonesia © 2014